KUTIPAN – Kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terjadi di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, terus bergulir. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 25 orang saksi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat setempat.
Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini berawal dari laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang tertuang dalam nomor LPB/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI.
“Kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi terkait dugaan pemalsuan 93 SHM di Bekasi,” ujar Djuhandhani pada Selasa (25/2/2025).
Dugaan pemalsuan ini mencakup pengubahan data pada sertifikat tanah yang sah. Modusnya adalah dengan mengubah informasi penting seperti nama pemilik, luas tanah, dan lokasi objek sertifikat secara ilegal. Yang paling mengejutkan adalah pergeseran lokasi tanah dari daratan ke laut, bahkan dengan luas yang lebih besar.
“Sertifikat yang sebelumnya sudah ada, kemudian diubah dengan alasan revisi. Perubahan ini menyebabkan pergeseran lokasi, dari daratan ke laut, dan tentunya dengan luas yang lebih besar,” jelas Djuhandhani.
Tak hanya terkait SHM, Bareskrim juga menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN). Sejauh ini, 12 saksi yang berasal dari instansi pemerintah, perangkat desa, hingga masyarakat telah diperiksa.
Proses pengumpulan bukti di lapangan masih berlangsung, dan Djuhandhani menargetkan akan ada kepastian hukum dalam waktu dekat.
“Kami masih menilai kemungkinan tindak pidana dalam kasus ini. Dalam minggu ini, kami akan memastikan apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan atau dihentikan,” tegasnya.
