KUTIPAN – Fraksi Partai Gerindra Kota Batam meminta untuk meninjau ulang penggunaan kartu fuel card 5.0 yang digagas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mengada ngada dan akan membebani masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Fraksi Partai Gerindra Kota Batam, Anwar Anas menyampaikan, kita ketahui bersama Fraksi Partai Gerindra minta dikaji ulang. Ini sikap dari fraksi.
Fraksi itu adalah kumpulan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Gerindra. Jadi, itu adalah keputusan ataupun sikap bersama-sama bahwa Partai Gerindra sesuai amanahnya Presiden RI, Prabowo jangan pernah membuat sebuah kebijakan yang membebani masyarakat.
“Maka sampai dengan daerah, kita akan melaksanakan perintah tersebut terutama persoalan fuel card dimana kita kan sudah punya barcode Mypertamina untuk mengkontrol penggunaan BBM bersubsidi,” ucap Anwar Anas di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).
Memang, lanjut Anwar Anas, kalau MyPertamina kapasitas pembelian pertalite itu 250 liter perkendaraan, kalau fuel card ini diperkecil lagi menjadi 15 sampai 20 liter. Namun, kami pikir cukup 1 regulasi sajalah yang jelas mengatur penggunaan bbm, jangan banyak-banyak.
“Kita juga ada laporan dari teman-teman Komisi II DPRD Batam, fuel card ini nantinya akan dikenakan administrasi Rp 25.000 perbulan perkendaraan. Maka kami pikir apa dasar hukumnya untuk memungut uang lagi dari masyarakat,” tegas Anwar Anas.
Sedangkan fuelcard untuk pertalite kalau untuk solar kan sudah ada, kalau untuk pertalite bbm bersubsidi ini landasannya hanya dari surat edaran walikota.
“Kami pikir ini sangat rentan dengan ranah-ranah hukum. Kita mengantisipasi itu dan meminta ke dinas terkait jangan sampai terlalu oversite power. Jangan memudahkan sebuah aturan yang tak kuat dasarnya kemudian diada-adakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Anwar Anas menyampaikan, kenapa 3 bank yang memenangkan itu adalah Bank Sumut, Bank Bukopin dan Bank CIMB Niaga. Bagaimana nantinya berbicara CSR nya apa langsung dikendalikan ke Medan sana. Kenapa tidak bank daerah kalau kita mau berbicara memuluskan aturan untuk mengambil penarikan dari masyarakat.
“Inilah yang menjadi alasan kami Partai Gerindra meminta Kadis Disperindag, Gustian Riau meninjau ulang kebijakan ini. Jangan ribet-ribet lah, masyarakat kita sudah banyak kesulitan, jangan makin dipersulit. Era kartu sekarang sudah habis, sekarang era nya kerja,” ucap Anwar Anas.
“Kebijakan ini akan menimbulkan gejolak. Saya mengajak kalau suatu waktu Partai Gerindra memberikan sesuatu yang mendukung harapan masyarakat ya diapresiasi biar partai lain ikut mendukung menolak kebijakan yang tidak pro ke masyarakat,” sambungnya.
Fuelcard ini digunakan untuk membatasi penggunaan bbm subsidi. Masyarakat kita kalau pakai bbm ya seperlunya saja, kenapa tidak dibuat razia bensin-bensin eceran untuk membatasi penggunaan bbm subsidi. Regulasi nasional belum ada aturan untuk membatasi pertalite bersubsidi.
“Sekarang kita dorong saja Kadis Disperindag kerja betul saja. Dimana yang jual eceran itu saja dulu biar lebih enak mengkontrolnya. Mereka juga mengambil keuntungan dari margin berapa nilai jualnya, fokus disitu aja dulu jangan yang aneh-aneh. Apalagi kita masuk ke masa transisi pemerintahan, kita pun jangan ada gejolak dari aturan lama yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya,” tutup Anwar Anas.(Yuyun)
