KUTIPAN – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina terkait antrian serta kelangkaan gas subsidi 3 kilogram yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II, Safari Ramadhan didampingi Mangihut dan Ruslan Sinaga serta dihadiri PT Pertamina Patra Niaga Batam, Hiswana Migas dan Disperindag Kota Batam.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Batam, Gilang Hisyam Hasyemi, menyampaikan, antrian / kelangkaan yang terjadi di setiap agen pangkalan beberapa waktu terakhir ini bersifat sektoral saja, ada terjadi dibeberapa titik dan kecamatan.
Selain itu, lanjut Gilang, cuaca buruk yang menerpa Batam dan Kepri juga salah satu penyebabnya, sehingga dalam pengiriman terjadi sedikit terkendala, namun sejauh ini bisa diatasi.
“Kelangkaan pertama terjadi di Kecamatan Bengkong, menyusul di Batam Kota, Sekupang terakhir di Batuaji, secara umum saat ini sudah berangsur normal kembali,” ungkap Gilang, Kamis (10/10/2024).
Gilang juga memastikan, stok gas elpiji 3 kilogram aman hingga akhir tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya sudah menambah kapasitas storage sebesar 150 MT.
“Dari segi transportasi, kapal yang digunakan juga akan di upgrade dari kapasitas 380 menjadi 500 MT,” ungkap Gilang.
Gilang menyebut, Pertamina telah melakukan beberapa tindakan guna menanggulangi permasalahan tersebut dengan sidak di agen yang menyalurkan ke masyarakat setempat dan meminta tanggapan dari masyarakat di sekitarnya terkait evaluasi penyaluran serta menambah penyaluran gas elpiji 3 kilogram sebanyak 85.000 tabung.
“Selain itu pertamina juga telah memberikan sanksi tehadap beberapa agen yang menyalahkan aturan yang telah disepakati dengan pihak agen berupa pemutusan hubungan usaha kepada 7 pangkalan yang disinyalir melakukan pelanggaran penyaluran gas melon itu dengan menyalurkan kepada pengencer bukan pada masyarakat,” tegas Gilang.
Pertamina bersama Disperindag juga melakukan sidak kepada komoditas usaha yang dilarang menggunakan gas elpiji 3 kilogram, seperti laundry, restoran dan cafe yang tidak termasuk UMKM.
“Kami mengharapkan pihak agen yang telah melakukan izin pangkalan diutamakan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan, upaya untuk mengutamakan kebutuhan kegiatan rumah tangga pada masyarakat, bukan menjual pada pihak pengecekan jalanan,” sambungnya.
Sementara, Wakil Ketua Hiswana Migas yang menaungi semua agen gas elpiji di kota Batam ini, Adian Pansuri menyampaikan, secara bertahap tim berwenang sudah melakukan audit secara berkala, untuk itu pihaknya menepis kalau kalau banyak agen maupun pangkalan yang bermain.
Seandainya pun ada temuan dilapangan, pihak Pertamina dan Disperindag Batam sudah mengambil tindakan tegas atas hal itu.
“Sebagai kontraktor penyaluran gas elpiji, Iswana migas berusaha melakukan sesuai kontrak yang sudah disepakati bersama Pertamina, monitoring dari Disperindag dan Pertamina tetap berjalan sesuai koridornya,” ungkap Adrian.
Menanggapi hal itu, Ruslan Sinaga menyebutkan, kelangkaan ini terjadi setelah dilakukan operasi pasar, dan hal itu juga yang menyebabkan panic buying.
Legislator Partai Hanura ini juga mempertanyakan harga operasi, dimana harga yang diberikan ke masyarakat adalah harga HET sebesar Rp 21 ribu, sementara harga dari agen sebesar Rp 18 ribu, artinya ada selisih harga Rp 3 ribu.
“Saya ada beberapa kali juga telepon Pak Gustian (Kadisperindag Batam). Namun, beliau semacam takut pula terima telepon saya. Padahal saya kan mau membantu. Ada apa sebenarnya,” ucap Ruslan dengan nada heran.
Di sisi lain, Sekretaris Disperindag, Gufron mengatakan, operasi pasar itu berawal adanya informasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di pangkalan.
“Kami bersama Pertamina berkoordinasi atas informasi itu, langkah operasi pasar kami nilai bisa langsung menyasar warga yang mengalami kelangkaan,” sebutnya.
Atas semua penjelasan dari berbagai pihak, Ketua Komisi II pimpinan sidang Safari Ramadhan menyampaikan, pihaknya akan melakukan kunjungan silaturahmi ke Pertamina dan melakukan sidak ke beberapa Agen.
“Selain itu pihaknya juga akan meminta tanggapan dari masyarakat sekitar, maupun restoran yang ada indikasi menggunakan gas elpiji subsidi yang bukan semestinya,” tutupnya.(Yuyun)
