Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adi Prihantara, memimpin rapat pembentukan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, pada Selasa (23/01/2024).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakajati Kepri, Kepala Tim Perumusan Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri terkait.
Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi menjadi langkah krusial sebagai panduan untuk mengendalikan inflasi di tingkat nasional dan daerah. Ini juga menjadi landasan penyusunan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala.
Peta jalan ini dirancang untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah, sekaligus mendorong inovasi program di tingkat daerah.
Sekda Adi Prihantara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga tingkat inflasi Provinsi Kepri agar tetap sesuai target, meskipun kondisi pasar yang dinamis di tahun sebelumnya.
“Pengendalian inflasi di Tahun 2023 berjalan cukup baik. Meskipun inflasi tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan karena ada beberapa faktor, namun kerja keras semua pihak telah memberikan hasil positif,” ucap Sekda Adi.
Baca Juga : Meski Cuaca Sedikit Ekstrem di Lingga Bahan Pokok Aman dan Harga Stabil
Dalam konteks pengendalian inflasi, Sekda Adi memberikan beberapa masukan kepada OPD Kepri. Dia menekankan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan untuk berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas pangan seperti cabe, kangkung, dan bayam.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan terus berupaya dalam produksi perikanan baik dari tangkap maupun budidaya guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat.
Sekda Adi juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memantau kondisi harga dan berkerjasama dengan distributor besar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Untuk mendukung pengendalian inflasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta untuk mulai merancang aplikasi pendukung sebagai data center yang menyediakan informasi terkait pengendalian inflasi.
“Kami berharap semua pihak bisa memberikan dukungan dalam penyusunan roadmap ini. Program-program yang mendukung produksi bahan pangan harus dimasukkan ke dalam roadmap agar kita dapat menjaga stabilitas harga dan inflasi,” jelas Sekda Adi.
Rapat ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2023. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun roadmap dalam penanganan inflasi di tahun 2024.
Adi Prihantara menekankan pentingnya partisipasi dan masukan dari semua pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, Kejati Kepri, Polda Kepri, OPD, serta stakeholder lainnya, untuk memastikan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
“Kami akan membuat satu roadmap pengendalian inflasi di tahun 2024 dengan mempertimbangkan pengalaman tahun sebelumnya. Dengan kerjasama semua pihak, semoga roadmap ini dapat segera diselesaikan dan pengendalian inflasi di Provinsi Kepri menjadi lebih baik di tahun 2024 ini,” tambahnya.
Baca Juga : Langkah Pemko Tanjungpinang Kendalikan Inflasi
