KUTIPAN – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan memperluas program beasiswa bagi guru yang belum bergelar S1/D4.
Pada tahun 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau hingga 150 ribu guru di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Tanjungpinang, Sabtu (2/5/2026).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dan dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, kepala sekolah, guru, pelajar, hingga ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dalam kesempatan itu, Lis membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk manusia yang berkarakter.
“Pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia,” ujar Lis.
Program beasiswa ini memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4.
Sebelumnya, pada tahun 2025, bantuan serupa telah diberikan kepada 12.500 guru.
Namun pada 2026, jumlah penerima diperluas secara signifikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pelatihan untuk guru.
Mulai dari pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, hingga pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) dan kepemimpinan sekolah.
Selain peningkatan kompetensi, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian.
Kini, tunjangan sertifikasi disalurkan langsung setiap bulan.
“Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas,” lanjut Lis.
Dalam 18 bulan terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membangun fondasi pendidikan bermutu dengan melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat hingga media.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan program semata.
Perlu adanya perubahan pola pikir, penguatan mental, serta arah kebijakan yang jelas agar hasilnya tidak sekadar administratif.
Momentum Hardiknas tahun ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30.
Hal ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta penguatan layanan dasar.
Otonomi daerah juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi, termasuk dalam sektor pendidikan.
Namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
Laporan: Toni Editor: Fikri
