KUTIPAN -Di dunia yang penuh janji manis tapi sering basi, momen ketika janji benar-benar jadi kenyataan itu terasa seperti menemukan parkiran kosong pas lagi buru-buru. Begitu langka, begitu membahagiakan. Tanjung Banun, kawasan transmigrasi di Batam ini, baru saja mencatat satu bab sejarahnya sendiri. Bukan karena warganya heboh bikin festival durian atau lomba panjat pinang, tapi karena selembar kertas dengan cap resmi Sertifikat Hak Milik akhirnya mendarat di tangan para warga.
Di panggung yang biasanya diisi pidato, kali ini ada wajah-wajah lega. Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Mereka tidak hanya datang untuk foto bareng atau potong pita. Ada 94 sertifikat baru yang dibagikan hari itu, melengkapi 68 yang sudah dibagikan sebelumnya. Artinya, semua 162 kepala keluarga kini resmi memegang kunci legal atas tanah yang mereka pijak.
Kenapa Sertifikat Ini Penting Banget?
Buat warga, sertifikat tanah bukan cuma kertas berstempel. Itu adalah perisai hukum dan tanda “ini tanah gue, bro”. Setiap kepala keluarga di Tanjung Banun dapat jatah 500 meter persegi, lengkap dengan janji fasilitas dari pemerintah.
“Jangan lagi ada keraguan dan rasa risau, karena sarana dan prasarana akan dilengkapi, dan sertifikat akan diberikan.” kata Amsakar, Selasa (12/8/2025).
Rencana Besar: Dari Jalan Mulus sampai Kampus Lapangan
Tidak berhenti di sertifikat, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Menteri Iftitah bahkan bawa paket komitmen yang niat banget: 200 unit rumah, 14 perahu, rumah produksi ikan, SPBU, dan Kampus Patriot untuk pendidikan jarak jauh.
“Transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi juga pembangunan kehidupan berbasis gotong royong.” kata Menteri Iftitah.
Tanjung Banun: Calon Kawasan Transmigrasi Modern
Kalau semua rencana itu jalan, Tanjung Banun bisa jadi template pemukiman modern. Bukan cuma punya listrik dan air, tapi juga ruang terbuka hijau dan ekonomi lokal yang hidup. Pemerintah pusat dan daerah tampaknya ingin membuktikan kalau transmigrasi bisa naik kelas.
Kalau semua janji ini kelak benar-benar berwujud, Tanjung Banun mungkin akan jadi contoh buku teks tentang bagaimana negara hadir. Kalau tidak? Ya, semoga warga masih punya perahu untuk berlayar mencari janji yang lain.
